Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Perkuat Sinergi dengan CNB Singapura untuk Lacak TPPU Bandar Narkoba

Jakarta – Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Komjen Suyudi Ario Seto melakukan audiensi dengan Central Narcotics Bureau (CNB) Singapura. Audiensi ini untuk memperkuat kerja sama pelacakan aset dan penanganan kasus pencucian uang yang berkaitan langsung dengan kejahatan narkotika.
Pola inilah yang menjadi fokus utama dalam pertemuan antara Komjen Suyudi Ario Seto dengan Direktur CNB Singapura Sebastian Tan beserta jajaran yang digelar pada Rabu (21/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Suyudi mengusulkan penguatan kerja sama melalui pertukaran informasi intelijen. Hal itu untuk mempersempit ruang gerak jaringan narkotika dalam menyembunyikan dan mencuci uang hasil kejahatan, khususnya yang memanfaatkan sistem keuangan di luar negeri.

“Kejahatan narkotika tidak bisa diputus hanya dengan menangkap pelaku di lapangan. Yang jauh lebih menentukan adalah memutus aliran uangnya. Karena itu, kerja sama pelacakan aset dan pertukaran intelijen keuangan menjadi kunci dalam melumpuhkan jaringan narkotika lintas negara,” ungkapnya.

Selain pertukaran intelijen, pihak Singapura mendorong kolaborasi yang lebih operasional melalui pelaksanaan operasi bersama. Kerja sama ini diarahkan pada penanganan kasus pencucian uang yang berkaitan langsung dengan kejahatan narkotika, terutama terhadap bandar yang memindahkan atau menyimpan aset hasil kejahatan di Singapura.

CNB Singapura juga mengungkapkan tantangan yang kerap dihadapi, yakni ketika tindak pidana asal terjadi di negara lain. Kondisi tersebut menyulitkan proses penelusuran dan penindakan pencucian uang tanpa adanya dukungan konkret dari negara asal.

Oleh karena itu, CNB menekankan pentingnya kolaborasi aktif dan dukungan data dari Indonesia, termasuk dalam hal pembuktian dan penelusuran aliran dana lintas yurisdiksi. CNB Singapura mengajak BNN untuk memperluas kerja sama di bidang peningkatan kapasitas, seperti pelatihan bersama dan kunjungan antar lembaga.

Dalam audiensi ini juga menyoroti tantangan keamanan perbatasan laut, khususnya di Selat Malaka dan Selat Singapura. Modus penyelundupan melalui ship-to-ship transfer di perairan perbatasan (OPL) serta jalur feri penumpang dengan metode body strapping masih menjadi perhatian serius yang membutuhkan pengawasan terintegrasi dan koordinasi erat kedua negara.

Dalam aspek pencegahan, Indonesia mengedepankan pendekatan soft power melalui Program ANANDA (Aksi Nasional Anti Narkoba Dimulai dari Anak). BNN menilai Singapura memiliki berbagai praktik terbaik dalam pendidikan preventif dan membuka peluang pertukaran pengalaman, khususnya dalam pengembangan kurikulum pencegahan narkoba.

BPOM Apresiasi Standar Keamanan Pangan SPPG Polri, Makanan Diuji Setara Hidangan VIP

Jakarta — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., memberikan apresiasi tinggi terhadap penerapan standar keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan dan pengecekan langsung terhadap proses pengolahan makanan bergizi gratis yang disiapkan di dapur SPPG Polri Cipinang.

Prof. Taruna menegaskan bahwa penilaian BPOM dilakukan secara objektif, termasuk menilai aspek kebersihan dan tahapan produksi makanan. “Saya melihat penilaian kami secara objektif. Kita saksikan secara objektif, dan teman-teman juga melihat kebersihannya,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat satu keunggulan yang melampaui standar yang telah ditetapkan, yakni adanya screening atau pengecekan terakhir sebelum makanan dibagikan. “Ada pengecekan kimiawinya, seperti arsen, formalin, dan sebagainya. Itu nilai plus,” jelas Prof. Taruna.

Lebih lanjut, ia menilai pengetesan makanan yang dilakukan SPPG Polri sebagai nilai tambah yang sangat signifikan. “Kelebihan yang kita temukan adalah adanya pengetesan makanan, meskipun pengetesan tersebut belum diwajibkan dalam standar kami,” katanya. Ia menjelaskan bahwa proses pengujian tersebut membutuhkan biaya besar, mulai dari tes kits, reagen, sampel, hingga tenaga ahli.

“Proses ini setara dengan pengetesan makanan untuk tamu VIP. Biasanya, jika presiden atau tamu VIP datang, makanan akan dites terlebih dahulu. Di sini, sebelum makanan sampai ke anak-anak sebagai penerima manfaat, makanan tersebut diuji layaknya makanan VIP. Anak-anak kita diperlakukan seperti VIP,” tutur Prof. Taruna.

Sementara itu, Kepala Satgas MBG Polri, Irjen. Pol. Nurworo Danang, S.I.K., menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan langsung Kepala BPOM RI ke SPPG Polri. “kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Kepala BPOM Republik Indonesia. Ini menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi kami,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung dan menyukseskan program pemerintah, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sesuai arahan Kapolri, seluruh SPPG Polri diwajibkan menjalankan proses produksi makanan dengan memenuhi standar Badan Gizi Nasional serta prinsip tata kelola yang baik.

“Kami berharap kualitas makanan yang diproduksi oleh SPPG Polri di seluruh Indonesia memiliki kualitas terbaik, sehingga dapat meningkatkan asupan gizi dan kualitas hidup anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” kata Irjen. Danang. Menurutnya, program ini merupakan bagian dari upaya menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus bentuk sinergi seluruh kementerian dan lembaga dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Bersama Ketua Komisi IV Pimpin Panen Raya Jagung Serentak, Wujud Nyata Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Bekasi – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Panen Raya Jagung Serentak sebagai wujud nyata komitmen dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan di perkebunan jagung Kampung Tembong Gunung, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, pada Kamis, 8 Januari 2025.

Panen raya jagung ini merupakan bagian dari peran aktif Polri dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna menjaga ketersediaan pangan nasional serta mendukung program strategis pemerintah di bidang pertanian.

Kegiatan panen raya dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigir Prabowo dan Ketua Komisi IV DPR RI, Ibu Siti Hediati Hariyadi serta dihadiri oleh Menteri Pertanian RI, Direktur Utama Perum Bulog, Pejabat Utama Mabes Polri, Irwasum Polri, Asisten SDM Kapolri, Asisten Logistik Kapolri, Kepala Divisi Humas Polri, dan Kapolda Metro Jaya.

Selain dilaksanakan secara langsung di Kabupaten Bekasi, kegiatan panen raya jagung serentak ini juga diikuti secara daring oleh para Kapolda dan Kapolres jajaran dengan melibatkan (Forkopimda) setempat di lokasi panen jagung di wilayahnya masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten SDM Kapolri dalam laporannya menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 Polri telah melakukan upaya serius dan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan melalui program penanaman jagung secara nasional.
“Sepanjang tahun 2025, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan telah melaksanakan penanaman jagung dengan total luas mencapai 651.196,35 hektare di berbagai wilayah Indonesia,” ujar As SDM Kapolri.

Ia menjelaskan, upaya tersebut menjadi bagian dari kontribusi nyata Polri dalam memperkuat sektor pertanian nasional, sekaligus memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

“Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi jagung nasional, tetapi juga untuk mendukung kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan,” lanjutnya.

Melalui panen raya jagung serentak ini, Polri menegaskan perannya tidak hanya sebagai institusi penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari solusi strategis nasional dalam menghadapi tantangan pangan ke depan.

Polri berharap sinergi yang terbangun antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat guna mewujudkan kemandirian pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan.

Demi Dukung Ekonomi masyarakat, Polda Metro Jaya bangun jembatan di Bekasi

Bekasi – Satuan Brimob Polda Metro Jaya mengawal penuh rencana pembangunan jembatan penghubung di Desa Bantarjaya, Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Peninjauan lokasi ini menjadi bagian dari upaya Polri mendorong percepatan infrastruktur yang berdampak langsung pada kelancaran ekonomi dan aktivitas sosial masyarakat Bekasi.
Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Henik Maryanto meninjau secara langsung lokasi pembangunan jembatan, pada Rabu (7/1/2026). Kunjungan Kombes Henik ini menjadi bentuk nyata dukungan Polri terhadap program Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri, yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar.

Dalam peninjauan tersebut, Kombes Henik melihat langsung kondisi akses yang selama ini digunakan masyarakat. Saat ini, warga masih mengandalkan jembatan swadaya berbahan bambu yang kondisinya tidak layak dan rawan, setelah jembatan permanen sebelumnya rusak akibat banjir. Situasi ini dinilai membutuhkan perhatian serius agar mobilitas masyarakat kembali aman dan lancar.

Menurutnya, kehadiran Polri tidak hanya sebatas pada aspek keamanan, tetapi juga berperan aktif mendukung program-program yang memberikan dampak langsung bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Pembangunan jembatan ini diharapkan dapat memperlancar aktivitas warga, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” ujar Kombes Henik dalam keterangannya.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat agar rencana pembangunan tersebut dapat segera direalisasikan sesuai ketentuan. Harapan yang sama disampaikan warga setempat yang menginginkan akses penghubung antar desa kembali layak dan aman digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

Jembatan yang direncanakan dibangun ini memiliki peran strategis karena menjadi penghubung utama antara Desa Bantarjaya dan Desa Bantarsari, sekaligus jalur penting bagi aktivitas warga, khususnya di sektor pertanian.

Kegiatan ini kembali menegaskan bahwa dalam setiap program pembangunan yang menyentuh kepentingan publik, Brimob Polda Metro Jaya senantiasa hadir untuk memberikan dukungan nyata, sejalan dengan komitmen Polri dalam melayani dan mengabdi kepada masyarakat.

Wakapolri Pantau Arus Balik Nataru di Command Center Tol Jasa Marga Jatiasih

Bekasi Kota — Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo melakukan monitoring arus lalu lintas libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di Command Center Tollroad Jasa Marga, Jatiasih, Bekasi Kota, Jumat (2/1/2025) siang.

Dalam kegiatan tersebut, Wakapolri didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri, Wakapolda Metro Jaya, serta para Pejabat Utama (PJU) Polda Metro Jaya. Monitoring dimulai sekitar pukul 12.30 WIB dan berlangsung hingga selesai.

Wakapolri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personel Polri, TNI, serta para pemangku kepentingan yang telah bersinergi mengamankan rangkaian perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Ia menegaskan bahwa secara umum situasi kamtibmas dan arus lalu lintas selama periode Nataru terpantau aman dan kondusif.

“Operasi Lilin 2025 yang berakhir pada 2 Januari 2026 akan dilanjutkan dengan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan (KRYD) hingga 5 Januari 2026. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi arus balik masyarakat yang diprediksi mencapai puncaknya pada 4 Januari 2026,” ujar Wakapolri.

Berdasarkan data sementara, diproyeksikan sebanyak 2,9 juta kendaraan keluar dari Jakarta dan 2,8 juta kendaraan masuk kembali ke Jakarta selama periode Nataru. Hingga saat ini, tercatat sekitar 4,7 juta kendaraan telah keluar-masuk Jakarta melalui empat gerbang tol utama, yakni Gerbang Tol Cikupa, Ciawi, Kalihurip Utama, dan Cikampek Utama.

Untuk mengantisipasi kepadatan arus balik, Polri telah menyiapkan berbagai skema rekayasa lalu lintas, mulai dari ganjil-genap, contraflow, hingga one way. Seluruh kebijakan tersebut terus disosialisasikan secara masif agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman.

Selama Operasi Lilin 2025, Polri melibatkan 146.701 personel gabungan, terdiri dari personel Polri, TNI, dan instansi terkait lainnya. Selain itu, disiagakan 2.903 posko pengamanan, pelayanan, dan terpadu, serta pengamanan terhadap puluhan ribu objek vital di seluruh wilayah.

Wakapolri mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan arus balik agar tetap mematuhi aturan lalu lintas, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta memanfaatkan layanan hotline 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian selama perjalanan.